Jelang akhir masa jabatan, Bupati Pati Haryanto berhasil mengantarkan Kabupaten Pati meraih 7 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Status WTP ini adalah opini tertinggi atas audit laporan keuangan daerah yang sudah diraih Pemkab Pati tujuh kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Pati ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Pati Haryanto di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Senin (23/5).
“Menurut saya, WTP bukan sebuah hadiah, karena untuk mendapatkan WTP, butuh perjuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang kita kelola dengan baik sesuai dengan akuntabilitas maupun kepatuhan pada aturan perundang-undangan”, ujar Haryanto saat didaulat sepuluh Kepala Daerah lain di Jateng untuk mewakili menyampaikan pidato di acara tersebut.
Sepuluh daerah lain yang juga mendapatkan WTP dalam kesempatan itu ialah Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Purbalingga, Brebes, Kebumen, Jepara, Kudus, Magelang, Pekalongan, dan Wonosobo.
Dalam pidatonya, Haryanto mengisahkan pengalamannya sebagai kepala daerah, hingga akhirnya Pati bisa mendapatkan WTP.
“Awal menjabat itu di tahun 2012. Pada 2012-2014 Pati masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan bimbingan BPK dan pendampingan aset dari BPKP, pada tahun 2015 kami baru mendapatkan WTP. Kepemimpinan sebelumnya malah WDP terus, bahkan mau disclaimer”, kenangnya.
Lebih lanjut Haryanto mengungkapkan bahwa opini WTP itu suatu kebanggaan bagi daerah. “Karena pengelolaan keuangan daerah kita diyakini kebenarannya baik dari sisi akuntabilitas maupun kepatuhannya pada aturan perundang-undangan”, jelas Bupati.
Ia pun menyampaikan terima kasih karena selama dua periode kepemimpinannya, Pemkab Pati telah dibimbing dari yang semula tidak dapat WTP hingga bisa mendapat WTP 7 kali berturut-turut. “Terima kasih karena tanpa peran serta dan bimbingan BPK, kami tak mungkin bisa jalan sendiri, dan bahkan selama 10 tahun ini semua aman-aman saja”, sambung Haryanto.
Terkait permasalahan ataupun temuan yang umumnya dijumpai BPK di banyak daerah di Jateng, Haryanto yakin bahwa semua Kepala Daerah tentu akan segera menindaklanjutinya.
“Sudah semestinya rekomendasi yang diberikan akan segera ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hasil audit laporan keuangan dari BPK Perwakilan Provinsi Jateng”, tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng, dalam sambutanya berharap hasil pemeriksaan yang telah sampaikan, agar dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. “Dan mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel”, pungkasnya. Sumber
