Secara keseluruhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kab. Pati triwulan III tahun 2015 seharusnya 75%, namun angka di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Pati, angka sudah menunjukkan 98,07 %. Dengan prosentase tersebut, DPPKAD optimis pencapaian PAD Kab. Pati tahun 2015 akan melampaui target.

“Saat ini, posisi capaian PAD kita sudah mencapai 98,07 % yaitu sebesar Rp 240.417.708.810,00 dari total yang harus dicapai sebesar Rp 234.577.485.000,00,” kata Turi Atmoko, Kepala DPPKAD Kab. Pati saat Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan III Tahun 2015, di Ruang Pragolo Setda Pati, Jumat (16/10/2015), dengan menghadirkan seluruh seluruh camat dan Kepala SKPD. Dihadiri pula Bupati Pati, Kepala Inspektorat dan Direktur Bank Jateng Kab. Pati.

Dalam rapat tersebut, Turi menyoroti capain pajak yang diraih dari pajak sarang burung wallet. “Dari 11 pendapatan pajak daerah, hanya pajak sarang burung wallet yang belum mencapai 75%. Sedangkan untuk urutan pendapatan pajak daerah berdasarkan realisasi per 30 September 2015, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menduduki urutan paling atas dengan capaian mencapai 168,17%,” terangnya.

Khusus untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Turi mengemukakan bahwa hanya 10 kecamatan yang bisa lunas PBB-P2.

“Kesepuluh kecamatan itu meliputi Gembong, Jaken, Tlogowungu, Dukuhseti, Kayen, Gunungwungkal, Sukolilo, Pucakwangi, Batangan dan Jakenan, dengan total 318 desa lunas dari 401 desa dan lima kelurahan yang ada di Pati,” paparnya.

Sedangkan yang paling rendah adalah dari kecamatan Gabus yang baru terbayar sebesar 85,77 % atau sebesar Rp 944.112.395,00. Meskipun jika diprosentasikan dengan target keseluruhan dari PBB-P2 sudah mencapai 106,07%.

Menanggapi laporan hasil evaluasi tersebut, Bupati Pati Haryanto menyayangkan masih adanya capaian pajak yang di bawah target. Seperti pajak sarang burung Wallet yang baru mencapai 30,29%, Haryanto pun mengkritisi.

“Ini harus dievaluasi mengapa capaian pajak untuk sarang burung Wallet bisa segini, padahal hasilnya lumayan. Saya sudah pernah bertemu dengan pengusahanya dan melihat hasilnya. Coba dilihat ke lapangan, apa mereka membayar ke asosiasi yang suka menarik ke pengusaha langsung tetapi asosiasi ini tidak membayarkannya ke daerah. Coba dikomunikasikan dengan pengusaha dan asosiasinya agar capain bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Di samping itu, ia menilai ada tambahan tujuh kecamatan yang sebetulnya potensial untuk melunasi PBB-P2, namun belum mencapai target, yakni kecamatan Winong, Juwana, Tambakromo, Wedarijaksa, Cluwak, Trangkil, dan Gabus.

“Coba dicek ini kendalanya apa, kemudian dicarikan solusinya. Ini adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan jadi harus dikaji, dimana kesulitannya dan hambatannya apa. Lalu dicari solusi bersama sebagai upaya untuk mengatasinya,” katanya.

Pendapatan adalah sebagai sumber penyelenggaraan yang sudah direncanakan sebelumnya, dan sebagai sumber penyelenggaraan yang nanti akan dilaksanakan di tahun selanjutnya, supaya program-program yang telah dibiayai dari pendapatan daerah bisa terpenuhi dengan baik. Karena itu, Haryanto memberi penekanan pada masing-masing SKPD untuk melakukan evaluasi dan terobosan untuk meningkatkan capaiannya.

“Beberapa SKPD yang belum memenuhi target sudah kita evaluasi. Di satu sisi ada perubahan regulasi sehingga target memang tak bisa dicapai, tapi di satu sisi memang ada yang belum saatnya terpenuhi pendapatan itu. Tapi rata-rata memang sudah memenuhi target,” pungkasnya. (*)